Sensus Ekonomi 2026 Genjot Data UMKM hingga Korporasi

JAKARTA, awosmedia.com,- Sensus Ekonomi 2026 tengah berjalan di seluruh Indonesia hingga akhir Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata seluruh unit usaha, dari pelaku UMKM sampai korporasi besar, guna memotret kondisi ekonomi nasional terkini.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengungkapkan hal ini dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (9/8/2026). Ia menyebut pendataan ini menjadi momentum penting setelah satu dekade sejak sensus ekonomi terakhir digelar.

Perubahan Struktur Ekonomi Jadi Alasan UtamaEdy menuturkan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia sudah bergeser signifikan dibandingkan 2016, tahun terakhir BPS menggelar sensus serupa. Pola distribusi barang dan cara bertransaksi masyarakat, kata dia, kini jauh berbeda.

“Struktur ekonomi sudah mulai berubah, cara distribusi berubah, cara bertransaksi pun berubah. Oleh karena itu kami harus potret,” ujar Edy.

Ia menambahkan, gambaran ekonomi yang utuh dibutuhkan bukan hanya pemerintah, melainkan juga pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis ke depan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bahkan menyamakan sensus ini dengan “general check-up” kondisi ekonomi Indonesia.Sensus Ekonomi 2026 melanjutkan rangkaian sensus serupa yang sebelumnya digelar BPS pada 1986, 1996, 2006, dan 2016.

Cakupan Usaha yang DidataBPS menyasar seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian dalam SE2026. Pendataan mencakup usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai daerah.

Waktu Pelaksanaan

Pendataan lapangan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 setelah sempat mengalami penyesuaian jadwal. BPS optimistis seluruh proses rampung sebelum tenggat waktu tersebut.

Cara PendataanPetugas BPS mendatangi langsung setiap bangunan usaha secara door-to-door supaya tidak ada objek yang terlewat. Pelaku usaha juga bisa mengisi kuesioner SE2026 secara mandiri lewat kanal daring selama periode sensus berlangsung.

Capaian Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Berbagai Daerah

Secara nasional, akumulasi pengumpulan data SE2026 telah menembus 88 persen per 8 Agustus 2026. BPS menargetkan capaian lapangan tuntas 100 persen pada 17 Agustus 2026, sebelum memasuki tahap pemeriksaan kualitas data.

Baca juga: Destry Damayanti Resmi Diajukan Calon Tunggal Gubernur BI

Provinsi dengan Progres Tertinggi dan TerendahProvinsi Bengkulu tercatat sebagai wilayah dengan progres pendataan tertinggi, mencapai sekitar 92 persen. Sebaliknya, Papua masih menjadi provinsi dengan tingkat penyelesaian terendah dibanding daerah lain.

Di Lampung, realisasi pendataan sudah mencapai 88 persen dengan target rampung pada 17 Agustus 2026. Petugas BPS setempat menyisir pasar, pertokoan, kawasan industri, hingga usaha rumahan agar tidak ada objek yang terlewat.

Sementara itu, Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur membukukan capaian 86 persen per awal Agustus 2026 dengan mengerahkan 1.109 petugas lapangan di 13 kecamatan.Adapun DKI Jakarta sempat mencatat capaian 45,17 persen pada pertengahan Juli 2026, dengan Kepulauan Seribu sebagai wilayah tercepat dan Jakarta Selatan paling lambat dalam proses pendataan.

Tantangan Pendataan di Lapangan

BPS mengakui pelaksanaan sensus di sejumlah daerah tidak lepas dari tantangan, mulai dari disinformasi soal tujuan pendataan hingga kendala keamanan. Di pedalaman Papua, petugas sensus sempat dilaporkan ditahan kelompok bersenjata sebelum akhirnya dievakuasi selamat berkat kesiapsiagaan aparat keamanan setempat.

BPS Bantah Data Sensus Dipakai untuk Pajak

Edy menegaskan data yang dikumpulkan lewat Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Ia menyebut Kementerian Keuangan memiliki sumber data pajak sendiri, terpisah dari data BPS.

“Ada sumber lain yang digunakan sebagai data pajak. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa pajak itu bukan data yang dari BPS,” kata Edy.

Kerahasiaan data responden, lanjut Edy, dilindungi undang-undang statistik. Pihak yang membocorkan data individu peserta sensus terancam sanksi hukum.

Data Sensus Diarahkan untuk Kebijakan Ekonomi

BPS menargetkan hasil SE2026 menjadi rujukan penyusunan kebijakan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di masa mendatang. Data ini juga diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah.

Selama proses pendataan door-to-door masih berlangsung, BPS mengimbau pelaku usaha memberikan keterangan secara jujur dan lengkap kepada petugas di lapangan.

M. Hadi