Sidoarjo, Awosmedia.com,– Pokir DPRD Sidoarjo harus dikelola sesuai regulasi dan sejalan dengan arah pembangunan daerah. Pesan itu ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026).
Sosialisasi ini digelar untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif.
Bappeda Gelar Sosialisasi, Inspektorat Kemendagri Jadi Narasumber
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo menjadi penyelenggara. Plt Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bappeda M. Ainur Rahman hadir dalam acara tersebut.
Baca juga: Polresta Sidoarjo Pimpinan Baru, Bupati Ajak Bersinergi
Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah turut hadir. Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kemendagri, Wiratmoko, tampil sebagai narasumber.
Subandi: Usulan Wajib Patuhi Aturan dan Kemampuan Daerah
Subandi menegaskan, pengelolaan pokir harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Setiap usulan, kata dia, perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Kamus Usulan Selaraskan Pokir dengan Visi Bupati
Menurut Subandi, kamus usulan menjadi pegangan untuk menyelaraskan pokir dengan visi dan misi bupati. Ia pun meminta komunikasi dan pendampingan diperkuat. Dengan begitu, tiap usulan bisa dipahami bersama dan diproses lewat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan.
Perangkat Daerah Diminta Tindak Lanjuti
Subandi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menindaklanjuti hasil sosialisasi secara konsisten. Tindak lanjut itu harus sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia berharap sinergi kedua pihak mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Program pembangunan pun diharapkan memberi manfaat nyata, termasuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ainur Rahman: Dorong Pengelolaan Transparan dan Akuntabel
Ainur Rahman menjelaskan, sosialisasi bertujuan menyamakan pemahaman tentang tata kelola pokir. Materinya mencakup penelaahan hingga integrasi usulan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Proses Pengusulan Diharapkan Lebih Tertib
Pemkab Sidoarjo berharap pengusulan pokir DPRD berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai regulasi. Dengan begitu, perencanaan pembangunan Sidoarjo dapat lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ananda
