Reforma Agraria Diperkuat, BRAN dan Menko PM Bersinergi

Jakarta, Awosmedia.com,- Reforma agraria harus menjadi jalan bagi rakyat untuk memperoleh akses tanah, meningkatkan produktivitas, dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan itu, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., bertemu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., pada Rabu (14/10/2026).

Pertemuan berlangsung pukul 16.00 WIB di Kantor Kemenko PM, Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Gambir, Jakarta Pusat. Kedua pejabat membahas penguatan sinergi agar reforma agraria berjalan seiring dengan program pemberdayaan. Dengan begitu, rakyat yang membutuhkan akses tanah dan kesempatan ekonomi dapat merasakan manfaat kebijakan pertanahan secara nyata.

Tanah Harus Membuka Peluang, Bukan Sekadar Hak Milik

BRAN menilai keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah tanah yang dibagikan atau sertipikat yang terbit. Tanah harus menjadi modal bagi rakyat untuk menambah penghasilan, mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan keluar dari kemiskinan.

Baca juga: Dishub Sidoarjo Siapkan 15 Halte Bus Sekolah Gratis

Dedi menegaskan bahwa pemerintah perlu menjalankan reforma agraria sebagai satu ekosistem. Ekosistem itu menghubungkan akses tanah dengan pemberdayaan dan penguatan ekonomi. Tanah yang diberikan kepada rakyat memerlukan perencanaan yang tepat, pendampingan, serta keterkaitan dengan program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan.

Pendekatan ini menuntut koordinasi erat antara BRAN dan Kemenko PM. Keduanya perlu menyelaraskan program, data, dan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Lembaga Baru dengan Mandat Besar

Presiden Prabowo Subianto melantik Dedi sebagai Kepala BRAN di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026. Sebelumnya, Dedi menjabat Wakil Kepala Polri. BRAN lahir dari UU Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan DPR pada September 2026. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsinya meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi reforma agraria.

Data Kemiskinan Jadi Dasar Penentuan Wilayah

Agar manfaat reforma agraria tepat sasaran, BRAN mendorong integrasi data dan peta agraria dengan data kemiskinan. Dedi meminta dukungan Kemenko PM supaya data kemiskinan menjadi dasar penentuan wilayah prioritas sebelum redistribusi tanah berjalan.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat memetakan daerah yang membutuhkan penanganan agraria sekaligus berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan warganya.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Kemenko PM. Muhaimin sebelumnya menargetkan satu juta masyarakat miskin ekstrem, terutama kelompok desil I dan II, menerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pemetaan Konflik Diperkuat

BRAN juga akan memperkuat inventarisasi dan pemetaan konflik agraria di berbagai daerah. Penyelesaian konflik menjadi langkah penting untuk memberi kepastian hukum atas tanah. Kepastian itu membuka jalan bagi pemanfaatan tanah untuk kegiatan produktif dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Menko PM Dorong Komunikasi Berkelanjutan

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan merupakan bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyambut positif paparan BRAN tentang pengembangan ekosistem reforma agraria. Ia pun mendorong kedua lembaga menjaga komunikasi berkelanjutan agar tugas mereka tetap selaras.

Dedi berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga semakin kuat. Ia menyoroti empat hal: penggunaan data kemiskinan, penentuan wilayah prioritas, penyelesaian konflik, dan pengembangan program pemberdayaan bagi penerima manfaat.

Rakyat sebagai Penerima Manfaat Utama

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun reforma agraria yang terintegrasi. Rakyat menjadi penerima manfaat utama, dan peningkatan kesejahteraan menjadi tujuan akhirnya.

BRAN berkomitmen mendorong reforma agraria yang tidak hanya memberi akses tanah, tetapi juga membuka kesempatan bagi rakyat untuk hidup lebih produktif, mandiri, dan sejahtera. Tanah yang dikelola dengan baik dan didukung pemberdayaan yang tepat akan menjadi fondasi masa depan keluarga dan perekonomian rakyat.

Ananda