Sidoarjo, Awosmedia.com,- Rakorwasdes 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat akuntabilitas desa.
Bupati Subandi memberikan apresiasi kepada 10 desa yang berhasil masuk nominasi penilaian tata kelola desa dengan predikat sangat memadai tahun anggaran 2024.
Apresiasi untuk Desa Berkinerja Baik
Penghargaan tersebut diserahkan saat Rapat Koordinasi Pengawasan Desa (Rakorwasdes) 2025 di Pendopo Delta Wibawa, Senin (24/11/2025).
Subandi menyampaikan jika pencapaian desa-desa terbaik telah mencerminkan profesionalitas, transparansi, dan komitmen tata kelola yang baik.
Baca juga: RTLH Warga Tarik dan Waru Disidak Bupati Subandi
Ia meminta para camat, sekcam, dan kasi pemerintahan memperketat pendampingan terhadap desa kategori merah yang masih belum memenuhi standar tata kelola.
Subandi menilai pengawasan yang kuat penting agar seluruh desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi.
Simak juga: https://vt.tiktok.com/ZSfSXrQAT/
Instruksi Penguatan Tata Kelola Desa
Subandi menekankan bahwa pendampingan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari administrasi, pengelolaan keuangan, hingga pengelolaan aset.
Dalam Rakorwasdes Bupati Subandi juga mengingatkan agar desa tidak ragu untuk berkonsultasi ketika menghadapi kendala.
“Saya minta kepada camat, sekcam, hingga kasi agar melakukan pendampingan khusus bagi desa yang masih kurang. Desa harus segera memperbaiki pengelolaan keuangan, aset, maupun administrasi,” ujarnya.
Menurutnya, rakor bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian dari pembangunan desa yang akuntabel, transparan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Tiga Fokus Menuju Desa Anti Korupsi
Subandi menyebut tiga fokus utama menuju desa antikorupsi: penggunaan dana desa tepat sasaran, tertib regulasi dalam pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Ia mengungkapkan, saat ini baru 28 desa masuk kategori hijau. Sedangkan 95 desa masih kategori merah dan menjadi prioritas pendampingan serta evaluasi triwulan.
“Kita akan evaluasi triwulan. Integritas aparatur desa adalah kunci. Kalau masih ragu, konsultasikan dan belajar bersama,” tegasnya.
Hasil Evaluasi Pengawasan Desa 2024
Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi terhadap 318 desa di 18 kecamatan.
Evaluasi ini selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati: Mengangkat Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Sebanyak 10 desa terbaik mendapatkan penghargaan predikat penilaian memadai, yaitu: Waruberon (Balongbendo), Keboan Anom (Gedangan), Modong (Tulangan), Wadungasri (Waru), Simoketawang (Wonoayu), Simoangin-angin (Wonoayu), Trompoasri (Jabon), Kwangsan (Sedati), Bligo (Candi), dan Sidomojo (Krian).
Ada pula empat desa yang masuk nominasi desa antikorupsi: Kwangsan, Wadungasri, Simoketawang, dan Trompoasri. Desa Kwangsan telah masuk menjadi nominator desa antikorupsi tingkat Provinsi Jawa Timur.
Indikator Evaluasi Tata Kelola Desa
Andjar menjelaskan lima indikator evaluasi: penyusunan Rencana Anggaran Kas (1 persen), tata kelola keuangan (65 persen), kesesuaian SILPA (1 persen), pengadaan barang dan jasa desa (25 persen), serta pengelolaan aset desa dan kontribusi BUMDes (6 persen).
Hasil keseluruhan menunjukkan 28 desa masuk kategori hijau (8,8 persen), 195 desa kategori kuning (61,3 persen), dan 95 desa kategori merah (29,9 persen).
Untuk kategori merah, inspektorat sudah menjadwalkan pendampingan intensif pada tahun berikutnya.
Temuan Kekurangan Desa
Andjar menyebut beberapa temuan umum pada evaluasi, mulai dari ketidaktepatan dokumen SPJ, pengelolaan aset desa yang belum optimal, hingga rendahnya pemahaman aparatur desa dalam pengadaan barang dan jasa.
“Beberapa temuan yang sering muncul adalah ketidaktepatan dokumen, aset desa yang belum tertata, serta minimnya pemahaman aparatur terkait proses pengadaan,” jelasnya.
Ananda DS | Editor Teguh M
