DPRD Surabaya Dorong Optimalisasi Aset Daerah

Surabaya, Awosmedia.com,- DPRD Surabaya dorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih berani mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pahlawan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyampaikan hal tersebut di Surabaya, Rabu (12/8/2026). Ia menilai Pemkot tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber penerimaan konvensional untuk menopang fiskal daerah.

Deregulasi Jadi Kunci Pemanfaatan Aset

Fathoni menyebut kunci utama optimalisasi aset terletak pada deregulasi aturan yang selama ini membuat pemanfaatannya kurang fleksibel. Ia menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 yang dinilai belum berpihak pada dunia usaha.

Baca juga:Jokowi Tiba di Senayan, Ikuti Sidang Tahunan MPR

Regulasi yang kaku, menurutnya, membuat aset-aset menganggur sulit berubah menjadi sumber pendapatan baru. Padahal pemanfaatan aset itu berpotensi turut membuka lapangan pekerjaan bagi warga Surabaya.

Fathoni mengaku telah setahun terakhir mengamati langsung persoalan ini, termasuk membawa calon investor ke Surabaya. Ia tetap menemui kendala dalam mekanisme pengelolaan aset di lapangan.

Aset Menganggur Bernilai Puluhan Triliun Rupiah

Persoalan aset daerah juga menjadi sorotan Fraksi PKS DPRD Surabaya dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2025. Sekretaris Fraksi PKS, Aning Rahmawati, mengungkap masih banyak aset tanah milik Pemkot yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Aning menyebut nilai aset tanah yang belum terkelola itu mencapai puluhan triliun rupiah. Ia mendesak reformasi pengelolaan aset menjadi prioritas utama Pemkot Surabaya ke depan.

Kendala Orientasi Bisnis BPKAD

Fathoni menilai pola kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih berorientasi administrasi pemerintahan, bukan pendekatan bisnis dan investasi.

Penentuan harga sewa dinilai belum pro-investasi.
Faktor kehati-hatian pejabat daerah turut memperlambat kerja sama pemanfaatan aset. Mereka cenderung mengambil posisi aman karena khawatir tersandung masalah hukum di kemudian hari.

Dorongan Serupa dari Pimpinan DPRD Lainnya

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri sebelumnya juga mendorong Pemkot menggarap lahan tidur dan aset non-lahan seperti taman kota. Ia mengusulkan skema sewa yang berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Komisi B DPRD Surabaya turut mendorong optimalisasi aset di sejumlah dinas, termasuk armada milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Aset-aset tersebut dinilai bisa disewakan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

Harapan Perkuat Fiskal Kota Surabaya

DPRD Surabaya berharap Pemkot segera menindaklanjuti dorongan deregulasi dan optimalisasi aset ini. Langkah tersebut dinilai penting agar aset yang selama ini menganggur bisa menjadi mesin ekonomi baru bagi Kota Pahlawan.

Optimalisasi aset daerah diyakini mampu memperkuat kemandirian fiskal Surabaya di tengah tekanan anggaran. Selain menambah PAD, langkah ini juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan pelaku UMKM setempat.

M. Hadi