Bupati Gerakan ASN Patuh Pajak Daerah

Sidoarjo, Awosmedia.com,- Bupati gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk patuh membayar pajak daerah lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan ajakan tersebut dalam kegiatan sosialisasi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/01/2026).

Ia menegaskan bahwa ASN harus memulai budaya taat pajak dari internal pemerintahan sebelum mengajak masyarakat luas.

Baca juga: Perjuangkan Aspirasi 10 Desa Terkait Konflik Agraria TNI

Ia menyebut pajak daerah sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan. Karena itu, ia meminta ASN menunjukkan komitmen nyata melalui kepatuhan pajak yang konsisten dan tepat waktu.

ASN Diminta Jadi Contoh Kepatuhan Pajak

Bupati Subandi menilai gerakan ASN memiliki posisi strategis sebagai pelayan publik sekaligus figur yang dilihat langsung oleh masyarakat.

Ketika ASN membayar pajak tepat waktu, masyarakat akan lebih mudah percaya dan mengikuti perilaku tersebut.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial.

Simak juga: https://www.instagram.com/reel/DTVQu_VE-MD/?igsh=Ym5pbHhzZzR6aWww

“ASN harus menjadi teladan dalam membayar pajak daerah, terutama PBB-P2, agar masyarakat semakin percaya pada sistem dan manfaat pajak,” ujar Subandi.

Pemkab Sidoarjo juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ikut mengawasi dan mengingatkan pegawainya agar segera melunasi kewajiban pajak sejak awal masa pembayaran.

Fokus Pembayaran PBB-P2 Lebih Awal

Dalam arahannya, Bupati Subandi memberi gerakan dan perhatian khusus pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ia menilai jenis pajak ini memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menjelaskan bahwa pembayaran PBB-P2 lebih awal akan membantu pemerintah daerah mengatur arus kas dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Dengan penerimaan yang stabil, proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai jadwal.
Subandi juga mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak berpotensi menghambat perencanaan anggaran.

Karena itu, ia meminta ASN tidak menunggu batas akhir pembayaran.
“Pembayaran lebih awal membantu daerah bergerak lebih cepat dalam membangun,” kata Subandi.

Digitalisasi Permudah Akses Pembayaran Pajak

Pemkab Sidoarjo terus memperluas penggunaan sistem digital untuk pembayaran pajak daerah. Saat ini, masyarakat dan ASN dapat membayar pajak melalui ponsel menggunakan layanan QRIS dan Virtual Account.

Subandi menyampaikan bahwa digitalisasi bertujuan memangkas antrean, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi transaksi. Sistem ini juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan karena data langsung masuk ke sistem pemerintah daerah.

Dengan kemudahan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi alasan untuk menunda pembayaran pajak. Wajib pajak dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

Pemerintah daerah juga rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga memanfaatkan layanan digital tersebut.

Dorong Budaya Taat Pajak Berkelanjutan

Gerakan “ASN Sadar Pajak” tidak hanya menargetkan peningkatan penerimaan jangka pendek, tetapi juga pembentukan budaya taat pajak yang berkelanjutan.

Pemkab Sidoarjo menilai perubahan perilaku menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Keteladanan ASN diharapkan menciptakan efek berantai di masyarakat. Ketika aparatur menunjukkan kepatuhan, masyarakat akan melihat pajak sebagai kewajiban bersama, bukan sekadar beban.

Pemkab Sidoarjo juga berencana memperkuat kolaborasi dengan perangkat desa dan kelurahan untuk menyebarkan pesan kepatuhan pajak hingga tingkat lingkungan.

Subandi menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk layanan publik dan fasilitas yang dapat dirasakan langsung.

“Pajak yang kita bayarkan hari ini menentukan kualitas pembangunan Sidoarjo ke depan,” tegasnya.

Ajakan tersebut menutup rangkaian sosialisasi dengan pesan kuat bahwa kepatuhan pajak bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga investasi sosial bagi masa depan daerah.

Ananda.